Langsung ke konten utama

Tentang Sistem Hukum Pidana Hungaria (perbandingan hukum)



Hongaria adalah negara konstitusional yang independen, demokratis, dan diperintah oleh aturan hukum. Sedangkan bentuk pemerintahannya adalah Demokrasi parlementer. Sistem hukum hongaria sangat dipengaruhi oleh hukum Romano-Jerman (hukum kontinental) sehingga karakteristik penting dari hukum pidana adalah kodifikasi komprehensif dan dominasi Undang-Undang sebagai sumber hukum. Sistem hukum Hongaria didasarkan pada Undang-Undang Dasar Hongaria yang mulai berlaku pada 1 Januari 2010. Hukum pidana subtantif dimuat oleh Undang-Undang C 2012 tentang KUHP yang di bagi menjadi dua bagian utama: bagian umum dan bagian khusus. Bagian umum menentukan ruang lingkup kode, kategori penting tanggung jawab pidana, kondisi dan pencegahan kesalahan serta hukuman dan langkah-langkah kriminal. Bagian khusus mendefinisikan tindakan-tindakan yang dicap sebagai kejahatan. 
Hukum Hongaria membuat perbedaan antara dua jenis kejahatan: kejahatan adalah kejahatan atau pelanggaran ringan. Felony adalah tindakan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, yang hukumannya memerintahkan hukuman lebih berat daripada hukuman penjara dua tahun. tindak kejahatan lainnya adalah adalah pelanggaran ringan. ini bearti bahwa kejahatan biasanya dianggap sebagai kejahatan dengan keseriusan yang tinggi, sementara pelanggaran ringan tidak, dan hukum memperlakukan mereka secara berbeda. Putusan hukum acara pidana ditempatkan dalam Undang-Undang XIX Tahun 1998 tentang hukum acara pidana Hongaria. kode ini menetapkan organisasi mana dan  dalam kerangka kerja otoritas prosedural apa yang dapat menilai kejahatan yang dijelaskan dalam KUHP. 
Di Hongaria proses Pidana dimulai dengan Investigasi. otoritas Investigasi (Polisi, Pajak Nasional dan kantor pabean) melakukan investigasi secara mandiri atau atas perintah jaksa. tugas mereka termasuk eksplorasi kejahatan dan pelaku disamping melacak dan mengamankan bukti. Jaksa bertindak sebagai penuntut umum. Jika bukti yang dikumpulkan selama investigasi menkonfirmasi kesalahan tanpa keraguan, jaksa mengajukan dakwaan dan mewakili dakwaan di pengadilan. Jaksa penuntut di pengadilan Hungaria bertanggung jawab untuk menyajikan semua bukti, baik untuk maupun melawan terdakwa. Hakim sebagian besar terikat oleh hukum seperti yang tertulis, bukan oleh keputusan hakim lain.
Hukum Hongaria berlaku untuk kejahatan yang dilakukan di republik Hongaria. ada beberapa kasus tertentu hukum hongaria dapat berlaku untuk kejahatan yang dilakukan diluar wilayahnya, bahkan jika itu tidak dilakukan oleh warga negara hongaria.

Undang-Undang Dasar dan Legal System Hungaria versi pdf dapat didownload disini.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

pengertian khafi, mujmal, musykil dan mutasabih

BAB I PENDAHULUAN A.     Latar belakang Al-qur’an diturunkan dalam keadaan berbahasa arab sementara makna yang dikehendaki Allah sangat samar, namun demikian keberadaan rosullullah menjelaskan ayat-ayat Al-qur’an yang tidak jelas kemudian disebut hadist, selanjutnya pada penjelasannya juga tidak jelas maksudnya. Oleh karena itu ushulliyah merumuskan konstruk kaidah-kaidah untuk dijadikan sarana memahami kedua hukum islam tersebut. Dalam al-quran dan hadis banyak sekali ketentuan hukum yang tidak jelas lalu oleh para ulama di kategorikan pada empat macam, khafi, mujmal, musykil dan mutasyabih. Ketidakjelasan lafadz (al-fadz ghairu al-wadlih) adalah suatu lafal yang tidak jelas maknanya pada sebagian indikasi yang dapat memperjelas maknanya, memang demikian karena lafadz tersebut bentuknya memang tidak jelas dan jenis lafadz seperti ini hanya tuhan yang mengetahuinya, sementara lafadz-lafadz yang lain tidak menjelaskan kandungan maknanya. Ada juga ketidak jelasan lafadz (al-f

Makalah Hadis Ahkam Jinayah Percobaan Pembunuhan

BAB I PENGANTAR Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Segala puji hanya milik Allah Swt. Yang telah melimpahkan karunia dan inayah-nya kepada pemakalah. Hanya semata karena siraman kasih sayang dan pertolongan-nya, pemakalah dapat menyelesaikan tugas terstruktur mata kuliah Hadis Ahkam Jinayah. Makalah ini terdiri dari pembahasan mengenai hukum-hukum islam tentang percobaan dalam pembunuhan, yang masuk dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah hadis ahkam jinayah, jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah & Hukum Uin Walisongo Semarang. Makalah ini disusun dengan mengunakan bahasa yang mudah dan sederhana, agar dapat dipahami secara gamplang oleh para mahasiswa. Penulisan makalah ini mengacu pada hukum islam terutama tentang jarimah, baik itu jarimah selesai maupun jarimah yang tidak sempurna. Melalui kata pengantar ini, pemakalah menucapkan terima kasih kepada teman saya satu perjuangan, Rendy Setiawan atas bantuannya memberikan mas