WinongWeb

Penyusunan dan penetapan kepentingan-kepentingan dalam KUHAP tidak lepas dari falsafah, aspirasi dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pancasila dan pasal-pasal dalam Undang-undang dasar 1945. Hukum acara pidana menyangkut dua kepentingan yang sangat prinsipil bagi masyarakat pada umumnya, pihak yang tersangkut tindak pidana khususnya. Di satu pihak, hukum acara pidana harus dapat menjamin bahwa yang bersalah akan dihukum, tetapi di lain pihak harus pula dapat mencegah dituntutnya dan dihukumnya orang yang tidak bersalah. kita tidak boleh menyimpang dari asas utama hukum pidana dalam kaitannya dengan hak-hak tersangka, yaitu '' asas presumption of innoncence '' atau ''praduga tidak bersalah'' sebagaimana ditetapkan dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 jo penjelasan umum butir 3 KUHAP. atas dasar pasal ini memberi kejelasan pada kita, bahwa setiap orang yang diperiksa pada tingkat penyidikan belum dapat dianggap bersalah...

   Sebelum melangkah dalam uraian berikut ini, perlu dimengerti terlebih dahulu apakah fungsi dan peranan psikologi dalam bidang hukum. Farrington dan Hawkins (1970) berpendapat bahwa: ''peranan psikologi dalam hukum dapat dibagi dalam tiga jenis, pertama psikologi dapat digunakan untuk menguji kebenaran pra-anggapan yang digunakan dalam itu sistem hukum itu sendiri.'' Sedangkan fungsi psikologi menurut Sarlito Wirawan adalah : ''seperti ilmu-ilmu sosial lain, psikologi mempunyai dua fungsi yaitu, pertama adalah fungsi pengertian (understanding) dan kedua adalah fungsi peramalan (prediction).''   Penerapan psikologi dalam hukum yang didasarkan pada fungsi psikologi tersebut pada dasarnya adalah berkaitan dengan hak-hak asasi tersangka sebagai pihak yang sedang dibatasi kebebasannya. Kita ketahui bersama setiap individu memiliki kepribadian yang khusus yang membedakannya dengan individu-individu lainnya yang terjadi karena adanya prose...