Memahami Pengertian Hukum Progresif dari Para Ahli

Hukum progresif merupakan pemikiran hukum indonesia modern yang digagas oleh sajtipto rahardjo. Pemikiran hukum progresif tetap berkembang, baik dikalangan akademisi maupun praktisi hukum. Pemikiran satjipto rahardjo menjadi ruang studi hukum yang menarik karena mendekati hukum dari perpektif yang berbeda dibandingkan dengan perspektif positivis yang mendominasi hukum di indonesia.

Sesuai dengan falsafah bangsa indonesia, pancasila, satjipto menyatakan bahwa negara hukum yang dianut harus didasarkan pada pancasila yang lebih menekankan pada subtansi, bukan prosedur dalam peraturan perundang-undangan semata. Didalam negara hukum pancasila yang diunggulkan adalah “olah hati nurani” untuk mencapai keadilan. Oleh karena itu negara hukum bercirikan rule of moralatau rule of justice. Negara hukum indonesia juga harus didasarkan pada posisi dasar manusia didalam hukum dalam konteks sosisologis indonesia. Semua instrumen hukum harus menempatkan manusia sebagai pusat orientasi.

Oleh karena itu dalam kedudukan manusia yang sentral pemahaman sifat-sifat manusia harus menjadi perhatian utama hukum sngat diperlukan untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan dan ketertiban. Hukum progresif memang telah berkembang sedemikian rupa sejak satjipto rahardjo menggagasnya. Gagasan itu pertama-tama didasari keprihatinan terhadap kontribusi rendah ilmu hukum indonesia untuk mencerahkan bangsa keluar dari krisis, termasuk krisis dibaidang hukum.. hukum progresif memandang bahwa hukum itu untuk manusia. Jadi hukum untuk membahagiakan manusia. Bukan manusia untuk hukum.

Pengertian Hukum progresif menurut para ahli :

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa inggris yang asal katanya adalah progress yang artinya maju. Hukum progresif bearti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh satjipto rahadjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto rahardjo merasa prihatin denganrendahnya kontribusi hukum dalam mencerahkan bangsa indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri.

 Adapun pengertian hukum progresif adalah mengubah secara tepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu ang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Pengertian sebagimana dikemukkan oleh satjipto rahardjo tersebut bearti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum agar lebihberguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir begitu saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdi kepada manusia dan kemanuisaan. Jadi tidak ada rekaysa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk mensejahterakan dan keadilan bagi semua rakyat. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa diebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada ntuk kepentingan sendiri melainkan sesuatu tujuan yang berada diluar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi analytical jurisprudence atau reschtsdogmatiek. Aliran-aliran tersebut hanya melihat kedalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatau bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan diluar narasi textual hukum itu sendiri. Kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya, maka hukum progresif juga dekat dengan sosiological jurisprudence dari roscoe pound. Hukum progresif juga mnegundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum indonesia pun turut mewarisi hukum tersebut.

Berdasarkan asumsi-asumsi diatas maka kriteria hukum progresif adalah :

1.      Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.

2.      Memuat kandungan moral.

3.      Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik melainkan teori.

4.      Bersifat kritis dan fungsional.

Paradigma hukum progresif diindonesia saat ini masih dianggap hal yang tabu karena dari sekian lama, mahasiswa” hukum, para penegak hukum, hanya diberikan bekal pelajaran hukum di sekolah-sekolah hukum yang berbau positivistik belaka sehingga dengan adanya paradigma hukum progresif ini, kita semua para penagak hukum (terutama hakim) dituntu untuk merubah cara berpikirnya yang lama yang selama ini selalu penuh dengan aroma paradigma positisitik. Karena salah satu sumber yang mneyebabkan tidak bekerjanya hukum sebagaimana mestinya. Sehingga saat ini sudah saatnya para penegak hukum yang betul-betul ingin melihat hukum berdiri diatas sendi-sendi kebenaran untuk berani memulai dengan paradigma hukum progresif. Sekian.